Pemkab Takalar dan Kejari Bekerjasama Penyelesaian Hukum Perdata

11

INTILIPUTAN, TAKALAR– Pemerintah Kabupaten Takalar dan Kejakasaan Negeri Takalar sepakat menjalin kerjasama dalam hal penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.

Kerjasama tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) di Ruang Rapat Setda Takalar, Senin (30/09/2019). Penandatanganan ini dilakukan Bupati Takalar, H Syamsari, dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Syaiful Bahri, disaksikan oleh Unsur Forkopimda Takalar.

Syamsari mengatakan dengan adanya kerjasama ini penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara di Kabupaten Takalar dapat diselesaikan dengan baik sehingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik.

Apalagi, kata Syamsari, saat ini pemerintah daerah setempat tengah mengejar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu kendala Takalar sulit dapatkan predikat itu adalah persoalan aset daerah.

“Yang menjadi salah satu batu sandungan untuk meraih WTP adalah aset. Maka dari itu, kita bersama-sama dengan kejaksaan sebagai upaya menata aset,” kata Syamsari.

Ia menghimbau agar seluruh pihak bersama-sama dalam penanganan aset termasuk DPRD karena penuntasan aset merupakan tanggung jawab bersama.

“Selain itu, kita membuat program yang jelas. Kita berupaya untuk meperjelas alas haknya,” ucapnya.

Sementara, Kajari Takalar, Syaiful Bahri mengatakan penandatangan ini merupakan ikatan moril untuk kejaksaan maupun pemda untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Terlebih lagi, dalam menjalankan roda pemerintahan, banyak masalah muncul yang membutuhkan pendampingan hukum.

“MoU Ini tentang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, tidak untuk hukum lainnya seperti pidana. Saya yakin banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah, nah untuk itu supaya tidak berjalan sendiri maka kami dari kejaksaan dibidang Datun berusaha untuk meringankan beban dan memberikan bantuan hukum berupa legal assistant ataupun legal opinion terhadap suatu permasalahan,” kata Syaiful.

Kajari berharap, usai pendandatangan MoU ini, Pemda Takalar secepatnya menindaklanjuti dengan Surat Kuasa Khusus (SKK).

“Karena Kejaksaan tanpa SKK itu tidak ada power bagi kejaksaan, seperti persoalan aset yang menjadi kendala Pemda dalam meraih WTP. Maka untuk itu, kita berharap segera di SKK oleh Pemda,” harapnya.(rls)